Mallarangeng Curiga Jokowi Biarkan Moeldoko Jadi Ketum, Ferdinand: Tuduhan Pelampisan Kepanikan

Terkini.id, Jakarta – Ferdinand Hutahaean menanggapi pernyataan Andi Mallarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang mencurigai bahwa Presiden Jokowi mengetahui terkait rencana Moeldoko ambil alih kepemimpinan Demokrat. Menurut Ferdinand, pernyataan tersebut adalah suatu tuduhan untuk melampiaskan kepanikan.

“Tuduhan ini hanya pelampiasan kepanikan!” tulisnya di akun twitter @FerdinandHaean3 pada Sabtu, 6 Maret 2021.

Ia membagikan cuitan tersebut bersama sebuah tautan artikel berjudul ‘Mallarangeng Duga Jokowi Biarkan Moeldoko Ambil Demokrat.’

Menurut Ferdinand, Presiden Jokowi tidak melakukan pembiaran melainkan tidak ingin mencampuri urusan internal partai politik.

“Pembantu Pres @jokowi banyak politisi bahkan Ketum Partai. Artinya mereka dibolehkan berpolitik. Jadi tidak ada alasan menuduh JKW membiarkan, tapi memang Pres tidak mencampuri urusan politik partai apapun. Beliau Kerja!” lanjut Ferdinan.

Adapun terkait pernyataan Andi Mallarangeng yang ditanggapi tersebut disampaikan dalam diskusi Polemik Trijaya pada Sabtu, 6 Maret 2021.

Andi Mallarangeng meragukan Moeldoko yang berada di lingkaran dalam istana tidak menceritakan terkait rencananya ke Presiden Jokowi.

"Bagi saya, masak sih, orang macam dalam lingkaran dalam presiden setiap hari ketemu presiden kira-kira mau jadi ketua umum partai kira-kira ngomong dulu enggak, masak enggak minta izin sih, masa enggak ngomong sih," ujar Andi Mallarangeng dalam diskusi tersebut, dilansir dari Republika.co.

Andi Mallarangeng juga menyampaikan bahawa jika memang benar Presiden Jokowi mengetahui dan membiarkan rencana Moeldoko tersebut, maka hal tersebut akan sulit membedakan hal tersebut atas keinginan Moeldoko atau Jokowi.

"Kalau itu betul-betul dilakukan dan dibiarkan, saya khawatir ini memang pemerintahan Pak Jokowi membiarkan kejadian-kejadian semacam ini, membiarkan terjadinya intervensi dari orang yang sedang berkuasa. Jabatan Pak Moeldoko itu kepala staf kepresidenan, ini jabatan politik. Lalu melakukan gerakan-gerakan politik. Nah, ini karena jabatannya yang punya bos atasan atau karena dirinya sendiri, bagaimana membedakan itu," kata dia menambahkan.

Namun, kecurigaan tersebut akan dikonfirmasi melalui surat yang telah dikirimkan pihak Demokrat pro AHY ke Presiden Jokowi

"Kita menunggu sebenarnya apa yang dikatakan Pak Jokowi, kita sudah kirim surat kok, tapi sampai sekarang enggak ada jawaban," tutur Andi.