Ancang-Ancang ke Kemenkunham, Max Sopacua: Kami Yakin 1000 persen Dapat Legitimasi

Terkini.id, Jakarta – Kisruh Partai Demokrat yang kini semakin meruncing dengan diangkatnya Moeldoko sebagai Ketua Umum versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Artinya, kini telah ada dua kubu yang masing-masing merasa berhak atas Partai Demokrat, yakni kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko.

Maka, hal yang kini menjadi pertanyaan adalah terkait kubu mana yang nantinya akan mendapat legitimasi hukum.

Max Sopacua, salah satu penggagas KLB Deli Serdang mengatakan bahwa pihaknya nanti akan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan untuk melapor ke Kementerian Hukum dan HAM setelah KLB selesai.

“Setelah KLB selesai, terpilih sudah Pak Moeldoko jadi Ketua Umum, kami akan mempersiapkan data-data serta dokumen untuk disampaiakn kepada Kementerian Kumham,” beber Max.

Max juga menegaskan bahwa pihak yang benar dan yang salah natinya akan ditentukan oleh Pemerintah atau Lembaga Hukum.

“Ya, saya berpijak pada apa yang disampaikan Prof. Mahfud tadi, bahwa sebenarnya tidak ada yang salah. Karena proses untuk menyatakan salah dan benar itu ada di tangan pemerintah atau di lembaga hukum, nantinya Kumham atau Polri. Kunham akan menilai ini legitimasinya di mana, gitu,” ujar Max, dikutip dari video yang ditayangkan di youtube tvOneNews pada Sabtu, 6 Maret 2021.

Menurutnya, saat ini tidak perlu diperdebatkan lagi hal yang telah terjadi, dalam hal ini penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum.

“Jadi, kita tidak perlu lagi memperdebatkan apa yang sudah terjadi, gitu. Katakanlah, kalau memang dipersoalkan Pak Moledoko dan lain-lain sebagainya. Pak Moeldoko sudah jadi Ketua Umum, tidak bisa ditarik lagi,” jelas Max.

Namun, terkait legitimasi dari Kemenkunham, Max menyampaikan bahwa ia yakin pihaknya akan memenangkan hak untuk menggunakan nama Demokrat.

“Tapi saya yakin 1000 persen, kami akan mendapat legitimasi itu dari Kumham sebagai yang berhak mempergunakan nama Demokrat,” tegas Max.

Sementara itu, Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengatakan bahwa untuk saat ini pemerintah masih memandang AHY sebagai Ketum yang sah.

Sementara itu, KLB Deli Serdang akan dinilai keabsahannya nanti setelah melapor.

“Bagi pemerintah, yang saat ini sedang sah itu adalah Ketua Umumnya AHY dan ADRT yang masih sah berlaku sampai akhir ini adalah ADRT tahun 2005. Oleh sebab itu, KLB yang di Deli Serdang akan dinilai keabsahannya akan dinilai setelah dilaporkan,” jelas Mahfud.